Satgas Indonesia Berilmu (Sip) Untuk Pantau Distribusi Kip

Untuk Kawal Distribusi KIP, Satgas Indonesia Pintar Dibentuk

<

Pict by: Pixabay

<

Gerakan Indonesia Pintar (GIP) menahkodai pembentukan Satgas Indonesia Pintar (SIP) dengan semangat kepedulian terhadap pentingnya pendidikan bagi pertumbuhan pembangunan Negara. GIP berkomitmen penuh untuk mendukung SIP dalam upaya menggiatkan semangat bantu-membantu seluruh elemen bangsa guna menyukseskan 10 Program Nawacita di Bidang distribusi serta peresapan KIP ke RTS, dan menggiatkan gerakan Sekolah Ramah Anak, serta penguatan Pendidikan Karakter.

Berdasarkan Basis Data perTahun (BDT) tahun 2015 dan sesuai validasi Kementerian sosial tahun lalu, tercatat sekitar 20,4 juta anak berusia 6-21 tahun yang berhak menjadi akseptor Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemendikbud menyeleksi ulang data tersebut sehingga menghasilkan 17,9 juta anak kurang bisa yang berhak untuk mendapatkan KIP.

Dari jumlah itu, sebesar 97 persen KIP sudah didistribusikan ke rumah tangga sasaran (RTS). Namun kenyataan di lapangan, dari jumlah tersebut masih ada sekitar 10 persen KIP yang ternyata hanya hingga di kantor kelurahan atau balai desa saja.

“Alasannya alasannya tidak ada dana operasional untuk mendistribusikan. Yang kedua alasannya persoalan pada data akseptor KIP,” tutur Hamid Muhammad ketika kegiatan pendeklarasian Satgas Indonesia Pintar (SIP) di Taman Ekspresi Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/8/2016).

Hamid turut menyatakan, permasalahan data akseptor KIP juga bervariasi. Ada akseptor KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, ada yang mendapat dua kartu, hingga akseptor KIP yang sudah pindah atau meninggal dunia. Dikarenakan alasan-alasan inilah maka dibuat Satuan Tugas (Satgas) Indonesia Pintar ini. Selain untuk mengadvokasi permasalah yang ada, juga untuk mengadvokasi bawah umur yang dianggap layak mendapatkan KIP tapi belum mendapat KIP.

Yanti Yulianti, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar (GIP), memastikan bawah umur yang belum bersekolah bisa kembali ke sekolah dengan syarat-syarat yang bisa dilengkapi di pos pengaduan. “ Saya berharap biar deklarasi GIP ini bisa membantu mendampingi bawah umur yang selama ini belum bersekolah tetapi siap bersekolah untuk mendapatkan hak pendidikan,” tuturnya.

Acara pendeklarasian Satgas Indonesia Pintar (SIP) juga dihadiri oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, dan Walikota Bogor, Bima Arya. Dalam kegiatan tersebut, selain mendengarkan aspirasi dan sosialisasi mengenai KIP, juga diberikan surat edaran mengenai pendataan KIP pada Dapodik (data pokok pendidikan) ke beberapa kepala sekolah di Kota Bogor secara simbolik. Selain itu, ada juga penyerahan KIP secara simbolik kepada bawah umur yang berhak menerima.

Walikota Bogor, Bima Arya, mendukung penuh pendeklarasian Satgas Indonesia Pintar (SIP). “Saya siap untuk terus berkoordinasi beserta jajaran terkait dinas pendidikan, camat, dan lurah untuk memastikan bahwa kegiatan ini sukses menyerap 100 persen,” ujarnya.

<