Mendikbud Tegur Jastip Biro Kip

Kemendikbud Rapat Evaluasi Distribusi KIP Dengan Pihak Jasa Pengiriman

<

Seperti yang telah kita bersama ketahui, bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu salah satu kegiatan prioritas Presiden Jokowi yang memiliki tujuan memperluas jangkauan layanan pendidikan, terutama untuk membantu anak dari keluarga miskin yang berusia 6 hingga 21 tahun semoga bisa memperoleh pendidikan yang layak.


"Kami mendorong semoga amanat memperluas jangkauan layanan pendidikan, khususnya dalam membantu belum dewasa kita dari keluarga miskin sanggup berjalan dengan baik. Karena itu harus dipastikan kegiatan ini dilaksanakan secara serius dan cepat dalam pendistribusiannya, serta sempurna sasaran," hal ini disampaikan pribadi oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, di Jakarta, Selasa (16/08/2016).

Kemdikbud dalam proses pelaksanaannya, dengan merujuk pada Inpres Nomor 7 Tahun 2014 memperoleh kiprah untuk menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak yang bersekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah, dengan sasaran KIP sebanyak 17.927.308 kartu pada tahun 2016 menurut Basis Data Terpadu Tahun 2015.

”Posisi pencetakan kartu telah dilaksanakan semenjak tanggal 17 Maret 2016 dan jawaban 11 Juni 2016. Setelah itu dimulai proses pengiriman kartu dengan sasaran pribadi hingga ke Rumah Tangga Sasaran (RTS),” dijelaskan Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, di Jakarta, Selasa (16/08/2016).

Proses distribusi kartu KIP dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan oleh PT. Atria Antaran Prima pada tanggal 25 April hingga 11 Juli 2016. Kemudian pada tahap ke-2dan ke-3 dilakukan oleh PT. Dexter Ekspresindo pada tanggal 4 Mei hingga 23 Agustus 2016. ”Mengacu pada Surat Penjanjian Pengiriman KIP antara Kemendikbud dengan Penyedia Jasa Pengiriman tersebut, telah disebutkan bahwa kartu harus dikirimkan hingga ke alamat tujuan peserta KIP, atau hingga ke RTS,”urai Hamid.

Berdasarkan laporan dari pihak penyedia jasa pengiriman bahwa KIP telah terkirim 100 persen, dan telah diterima sebanyak 97 persen. Akan tetapi menurut hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan Kemendikbud pada awal bulan Agustus 2016, dari jumlah kartu yang dikirimkan tersebut ditemukan kendala masih berada di kecamatan, dan desa/kelurahan.

“Aparat kecamatan desa/kelurahan menjelaskan kepada kami bahwa pihak pengirim hanya mengantar kartu-kartu tersebut hingga kecamatan, desa/kelurahan dan meminta semoga dibagikan kepada anak peserta di wilayahnya,” ujar Hamid.

Terkait dengan terjadinya kendala tersebut, Kemendikbud melaksanakan rapat penilaian pengiriman KIP bersama pihak penyedia jasa pengiriman yang dilakukan pada hari Senin 15 Agustus 2016, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. “Dalam pelaksanaan rapat evaluasi ini, dengan banyak sekali hambatan yang terjadi kami meminta kepada pihak penyedia jasa pengiriman untuk segera merampungkan pengiriman KIP sampai ke RTS hingga waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama,” tegas Hamid.

Dirjen Dikdasmen menghimbau bagi anak yang sudah mendapatkan kartu KIP ini untuk segera mendaftarkan KIP ke sekolah untuk dilakukan input data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau mendaftar ke madrasah, sentra kegiatan mencar ilmu masyarakat, forum kursus dan pelatihan, dan forum pendidikan lainnya. “Bagi anak pemegang KIP yang berada di luar sekolah, KIP dapat dipakai untuk mendaftar kembali ke sekolah atau satuan pendidikan lainnya,” urainya.

Melalui SE Dirjen Dikdasmen Nomor 17/D/KU/2016 perihal Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Aplikasi Dapodik yang dikirimkan kepada semua kepala sekolah, Kemendikbud menghimbau semoga sekolah sanggup segera memasukkan data KIP/KKS ke aplikasi Dapodik. Selain itu, sekolah sanggup mengusulkan siswa miskin yang belum mendapatkan KIP, serta sanggup memasukkan alasan menolak KIP apabila siswa berasal dari keluarga mampu.

<