Bps Dan Tnp2k Diminta Memutakhirkan Data Peserta Kip

Anies Meminta BPS dan TNP2K Melakukan Pemutakhiran (Update) Data Penerima KIP

Terkait dengan fakta yang ditemukan di lapangan tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP), bahwa masih banyak temuan persoalan keakuratan data peserta di lapangan, maka Mendikbud Anies Baswedan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemutakhiran/ update data peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut Anies, temuan persoalan ini sebab masih ditemukannya perbedaan antara data peserta KIP dari BPS dan Kemdikbud sendiri.

Anies Baswedan mengundang BPS dan TNP2K untuk membicarakan temuan-temuan Kemdikbud di lapangan. “Memang banyak ditemukan persoalan akurasi data peserta KIP. Kemdikbud meminta BPS untuk melaksanakan pemutakhiran data, dan memang ditemukan banyak persoalan akurasi data peserta KIP di lapangan,” terang Mendikbud.

Anies memastikan pihaknya akan terus melaksanakan koordinasi bersama BPS dan TNP2K untuk membicarakan kendala yang ditemukan Kemdikbud di lapangan terkait data peserta KIP ini.

Kami merasa perlu berkoordinasi dengan BPS dan TNP2K untuk memastikan data dan peserta KIP sesuai,” kata Mendikbud usai pertemuan dengan BPS dan TNP2K, di Kantor Kemdikbud, Jakarta Jumat (1/7/2016).

Menurut data yang dilampirkan oleh BPS terdapat sejumlah 17.9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak mendapatkan KIP. Sebanyak 13.7 juta KIP diperuntukkan bagi anak bersekolah dan 4.2 juta sisanya untuk anak yang tidak bersekolah.

Tetapi ternyata, dari jumlah 17.9 juta anak tersebut, hanya lima juta data anak saja yang sesuai dengan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemdikbud. Sedangkan sebanyak 12.9 juta anak lainnya belum sesuai dengan dapodik.

Sampai 30 Juni 2016 sebanyak 13,7 juta anak telah mendapatkan KIP. “Dari para penerima KIP itu akan segera diberi solusi untuk sanggup mencairkan dana KIP biar fungsi KIP benar-benar sanggup diserap secara maksimal guna keperluan sekolah mereka di tahun anutan gres ini,” ujar Mendikbud.

Anies juga menginstruksikan biar BPS secara bahu-membahu melaksanakan penyeragaman data peserta KIP ini secara kontinyu, biar efektivitas pendistribusian KIP dan akurasi data peserta sanggup jauh lebih tepat lagi. “Tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri, jadi koordinasi harus terus-menerus dilakukan,” terang Mendikbud.

Anies Baswedan menegaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) ini merupakan agenda prioritas Presiden Jokowi dan sangat penting untuk memastikan agenda ini efektif dari hulu sampai ke para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Sesuai instruksi Bapak Presiden, Kemdikbud memakai data dari BPS yang telah diolah oleh TNP2K untuk memilih penerima KIP dan distribusi KIP," tutup Anies.

<

* Sumber: Kemdikbud